Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani. (pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Komitmen DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang tepat waktu dan transparan kembali diwujudkan melalui pengajuan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-29 Masa Sidang III, Senin (28/07/2025) lalu.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa pengajuan ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah pusat, khususnya Permendagri yang mengharuskan penyampaian KUA-PPAS paling lambat bulan Juli.

“Kami bersyukur bisa menyampaikan tepat waktu bersama pemerintah daerah. Ini menunjukkan keseriusan kami dalam menyusun APBD yang tepat sasaran dan sesuai aturan,” ujar Ahmad Yani saat diwawancarai awak media usai rapat.

Ahmad Yani mengatakan untuk tahun anggaran 2026, DPRD Kukar mengusulkan nilai sementara APBD sebesar Rp7,3 triliun.

Angka ini dinilai sebagai kemajuan dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan bahkan berpotensi meningkat signifikan.

“Melihat tren dan data anggaran sebelumnya, tidak menutup kemungkinan anggaran ini bisa mencapai Rp10 triliun. Apalagi masih ada potensi dana yang belum terserap tahun ini,” jelasnya.

Ia juga mengatakan DPRD Kukar menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran tersebut untuk sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta pemerataan pembangunan di wilayah Kecamatan.

“Kami ingin memastikan anggaran yang besar ini menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat. Mulai dari jalan, puskesmas, rumah sakit, hingga sekolah-sekolah yang butuh perhatian serius,” tegas Ahmad Yani.

Melalui APBD 2026 yang ditargetkan bisa menyentuh angka Rp10 triliun, Ahmad Yani yakin percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan lebih terwujud secara merata di seluruh wilayah.

“Ini bukan sekadar angka, tapi peluang besar bagi Kukar untuk bangkit dan tumbuh lebih cepat. Harapan kami, anggaran ini benar-benar bisa digunakan secara maksimal demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (Adv/Tan)